AnalisaNews – Presiden harus menjadi panutan dalam berdemokrasi, dengan netralitas sebagai prinsip utama. Namun, ambisi untuk membangun politik dinasti di negeri ini telah menimbulkan kekhawatiran, terutama dari mahasiswa, mahasiswi, dan rakyat yang menolak politik dinasti. Masyarakat bertanya-tanya tentang warisan apa yang akan ditinggalkan oleh pimpinan negeri setelah 10 tahun berkuasa, sementara kebutuhan dasar seperti bahan pokok dan pupuk sulit didapat, bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Pertanyaan muncul bagaimana reputasi presiden dalam membangun politik dinasti bertentangan dengan demokrasi. Kejanggalan pada pemilu, seperti surat suara yang tercoblos sendiri, menimbulkan pertanyaan besar perihal pengawasan Bawaslu dan sistem pemilu. Ironisnya, kemunduran demokrasi terjadi di tangan anak kandung reformasi, dengan pembangunan infrastruktur dan investasi menjadi fokus utama, dalam istilah kemajuan bangsa ini, sementara sistem dinasti tumbuh subur dalam dekapannya sendiri.
Ketidakstabilan menjadi masalah utama yang harus diatasi. Hak demokrasi diambil oleh presiden dengan mengusung putra tercintanya sebagai wakil, bahkan menimbulkan pertanyaan apakah ini demokrasi atau hierarki yang mengutamakan keluarga. Mahkamah Konstitusi pun diambil alih oleh mereka yang berkuasa, menimbulkan keraguan akan kesesuaian dengan konstitusi. Demokrasi mulai terkikis, dengan pemimpin yang mempersiapkan anaknya untuk menggantikannya, didukung oleh oligarki.
Judulnya adalah Politik dinasti menggunakan reputasi pimpinan negeri untuk menyampaikan program yang dianggap baik, sementara “Silent majority” mulai merasa terpinggirkan. Quick Count dianggap sebagai hasil akhir oleh pimpinan negeri, sementara kecurangan dilaporkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak netral. Pesan untuk pemimpin bangsa ini adalah memastikan demokrasi berjalan tanpa intervensi, dan menjunjung tinggi bangsa ini dengan demokrasi, bukan dinasti.
